Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong, salah satu terdakwa dalam kasus korupsi proyek e-KTP akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi.

Andi Narogong Akhirnya Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi E-KTP

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, mengungkapkan hasil temuan di sejumlah daerah, banyak masyarakat adat tidak dapat memilih

Temuan Banyak Masyarakat Adat Tak Ikut Nyoblos Pemilu 2024, Ini Alasannya

Pemilih Pemilu 2024 yang namanya tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) bakal menerima undangan mencoblos alias formulir C6.

Bagaimana Jika Pemilih Belum Dapat Undangan Mencoblos? Simak Pesan KPU RI di Sini!

Ketua Komisi III Fraksi PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul heran dengan pernyataan eks Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa dia pernah diminta Jokowi untuk menghentikan kasus e-KTP yang melibatkan mant

Pacul PDIP Pertanyakan Motif Pengakuan Agus Rahardjo soal Diminta Jokowi Hentikan Kasus e-KTP Setnov

Presiden Jokowi mempertanyakan maksud pernyataan mantan ketua KPK Agus Rahardjo yang mengaku pernah diminta dirinya menghentikan kasus hukum mantan ketua DPR RI Setya Novanto terkait korupsi E-KTP

Presiden Jokowi Pertanyakan Maksud Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Terkait Kasus Setnov

Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Ari Dwipayana merespons pernyataan eks Ketua KPK, Agus Rahardjo perihal Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta setop kasus dugaan korupsi e-KTP bekas

Istana Luruskan Kabar Jokowi Minta Setop Kasus Korupsi E-KTP

Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo membeberkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetop kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov).

Jalan Terjal Agus Rahardjo Bongkar Kasus E-KTP, Dimarahi Jokowi hingga Muncul Revisi UU KPK

KPU DKI Jakarta berencana mencetak ulang Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tidak akan mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

KPU Berencana Cetak Ulang E-KTP Jelang Pemilu 2024

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan kendala membawa pulang tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Paulus Tannos karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antar negara.

Ekstradisi Jadi Alasan KPK Tak Bisa Tangkap Paulus Tannos Kasus Dugaan Korupsi E-KTP

Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam pengajuan untuk mencabut status warga negara asing yang dimiliki buron kasus e-KTP

Kemenlu Dukung Penuh Keputusan KPK soal Cabut Status WN Afrika Buron Paulus Tannos

E KTP